Nasib Perumahan Di Kawasan Hutan Lindung di Batam
Terganjal di DPR, Gagal Diputihkan

Demo Warga Batu Aji Tanyakan Soal Hutan Lindung

Demo Warga Batu Aji Tanyakan Soal Hutan Lindung

BATAM, METRO: Meskipun sudah dibahas di Kementerian Kehutanan RI,  beberapa perumahan di Batam yang masuk dalam kawasan hutan lindung diprediksi gagal diputihkan tahun ini. Hal tersebut karena masih ada mekanisme lain yang harus dilewati untuk merubah status peruntukan hutan lindung menjadi perumahan.

Kasubdit Humas dan Publikasi BP Batam, Ilham Eka Hartawan menerangkan, Senin (22/7), tim Paduserasi kembali bertolak ke Jakarta untuk melakukan pembahasan lanjutan. “Hari ini ada tim yang ke sana termasuk gubernur Kepri, bupati dan walikota. Mereka ke sana menanyakan mengenai SK Kemenhut Nomor 463/Menhut-II/2013 tentang perubahan peruntukan. Secara global, sudah ada titik terangnya. Ada yang bisa diputuskan sendiri oleh menteri (Menhut), tapi ada juga yang harus melalui mekanisme di DPR-RI,” jelasnya.

Ia menegaskan, mekanisme secara kementerian sudah selesai, tetapi dari DPR-RI belum ada pembahasan. “Jadi harus menjalani dua mekanisme itu. Sebagian harus melalui mekanisme DPR-RI, sebagian lagi dari Kemenhut. Jadi kita ikuti permintaan mereka,” ujar dia. Yang dirumuskan tim terpadu, lanjutnya, sudah dirapatkan Kemenhut dan Kementerian PU. “Itu lah hasil final kita (harus dilakukan pembahasan di DPR-RI). Selain perumahan warga, ada juga kawasan industri yang masuk dalam hutan lindung,” paparnya.

Sebelumnya diberitakan, Perumahan Gurindam Raya, Buana View Asri, Bumi Sakinah dan Villa Paradise di Batuaji akan dibebaskan dari status hutan lindung. “Tim Paduserasi sudah mengajukan ini sejak tiga tahun kemarin. Diharapkan akhir tahun ini sudah selesai dan ada penetapan,” terang Kasi Humas BP Kawasan Batam, Yudi H Purdaya. Ia menuturkan, sesuai Perpres Nomor 87 Tahun 2011 tentang RTRW, kawasan tersebut sudah diakomodir menjadi kawasan perumahan. “Tetapi harus melalui proses alihfungsi hutan terlebih dahulu di kementerian kehutanan,” tukasnya.

Menurut anggota DPD-RI Dapil Kepri, Jasarmen Purba, selain perumahan ada juga bangunan milik pemerintah yang masuk dalam hutan lindung, salah satunya RSUD Embung Fatimah dan Taman Makam Pahlawan. “Ada enam titik wilayah, di antaranya di Batuaji dan Batuampar. Kawasan tersebut masuk dalam Dampak Penting Cakupan Luas dan Strategis (DPCLS). Tetapi itu sudah masuk dalam pembahasan tim Paduserasi. Saya keberatan jika itu masuk DPCLS, saya maunya itu jadi non DPCLS,” ulasnya.(ams)

Print Friendly
Pos Metro Batam adalah sebuah surat kabar harian yang terbit di Kepulauan Riau, Indonesia. Surat kabar ini termasuk dalam grup Jawa Pos. Kantor pusatnya terletak di kota Batam. Koran ini pertama kali terbit tahun 2000.